Implementasi Kebijakan Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman
Abstract
The recruitment policy for Government Employees with Work Agreements (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja/PPPK) is an integral part of the civil service management reform aimed at fulfilling human resource needs through a professional, competency-based, and merit-oriented system. Nevertheless, the implementation of this policy at the local government level continues to encounter various challenges that may affect its effectiveness. This study aims to analyze the implementation of the PPPK recruitment policy in the Pariaman City Government using George C. Edward III’s Policy Implementation Model, which emphasizes four key dimensions: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. This research employed a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through interviews, observations, and document analysis, and were analyzed using the interactive analysis model of Miles, Huberman, and Saldaña, consisting of data condensation, data display, and conclusion drawing and verification. The findings indicate that the implementation of the PPPK recruitment policy in the Pariaman City Government has generally been carried out effectively and in accordance with regulations established by the central government. Successful implementation is supported by effective inter-agency communication, the commitment of implementing officials, a well-defined bureaucratic structure, as well as adequate regulatory and information technology support. However, the implementation process still faces challenges, including limited regional fiscal capacity, changes in regulations and implementation schedules issued by the central government, and dependence on the national civil service administration system. This study concludes that the four dimensions of Edward III’s Policy Implementation Model are interrelated in determining the successful implementation of the PPPK recruitment policy. Therefore, strengthening regional fiscal capacity, enhancing intergovernmental coordination, and improving the civil service administration system are essential to support more effective and sustainable implementation of the PPPK recruitment policy.
Downloads
References
Amamina, S. N., Dkk. (2023). Implementasi Pppk Sebagai Upaya Penataan Non- Asn Di Provinsi Sumatera Barat. Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Asn, 12(2), 45–59.
Dewi, D. S. K. (2022). Buku Ajar Kebijakan Publik Proses, Implementasi Dan Evaluasi
Dwiyanto, A. (2018). Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Friadi, J., Satriawan, B., & Dewi, N. P. D. (2025). Pengaruh Beban Kerja, Kompetensi, Dan Penempatan Kerja Terhadap Kinerja Pppk Sebagai Variabel Intervening. Studi Ilmu Manajemen Dan Organisasi, 6(1), 39-52.
Hanamunika, G., Sari, D. S., & Dai, R. M. (2020). Implementasi Kebijakan Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Pppk) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung. Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik, 3(3), 143-154.
Henriyani, E. (2019). Problematika Dalam Implementasi Kebijakan Publik. Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 1(4), 657-666.
Imamia, A., Zehro, A. I., Sjarif, E. I., Rizkiyah, T., Jennah, R., & Rusdani, Z. (2025). Strategi Dan Kebijakan Publik Dalam Dinamika Politik Indonesia. Penerbit: Kramantara Js.
Karmanis, M. S., & St, K. (2021). Analisis Implementsi Kebijakan Publik. Cv. Pilar Nusantara.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (Kemenpanrb). (2023). Peraturan Menteri Panrb Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional. Jakarta: Kemenpanrb.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (Kemenpanrb). (2022). Surat Edaran Menteri Panrb Nomor B/185/M.Sm.02.03/2022 Tentang Status Kepegawaian Di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat Dan Daerah. Jakarta: Kemenpanrb.
Kurniawan, A., & Suswanta, S. (2020). Manajemen Aparatur Sipil Negara Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 5(01), 134-148.
Maksin, M., & Hadi, F. A. (2022). Implementasi Pelaksanaan Progam Pppk Menurut Uu No 5 Tahun 2014. Public Policy, 3(1), 1-15.
Mansur, J. (2021). Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan Dalam Publik. At- Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam, 6(2), 324-334.
Melati, S., Setyawan, D., Wulandary, R. M. C., & Manggul, D. P. (2025). Model Integratif Implementasi Kebijakan Digital: Sintesis Edward Iii Dan Digital Governance Pada Sistem Pengaduan Sosial Kota Malang. Cermin: Jurnal Penelitian, 9(2), 668-681
Mujib, S. (2022). Implementasi Kebijakan Pengadaan Pppk Pada Sektor Pendidikan Di Kabupaten Lumajang. Jurnal Manajemen Dan Kebijakan Publik, 10(3), 34–47.
Musa, M. (2023). Sdm Sektor Publik Di Indonesia: Efektifitas Skema Perekrutan Pppk Dalam Memenuhi Kebutuhan Sdm Profesional Dalam Birokrasi.
Mustaking, M. (2024). Implementasi E-Government Pada Platform Sinde. Jurnal Kebijakan Publik, 15(1), 41-47.
Nugroho, R. (2021). Kebijakan Publik: Implementasi Dan Pengendalian Kebijakan. Elex Media Komputindo.
Permana, A., Maulida, A., Husaeni, F., Ruhimasari, S., & Surya, P. P. (2025). Definisi Kebijakan Publik: Pengertian, Unsur-Unsur Dan Perkembangan. Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara, 1(5), 453-457.
Putra, G. G., Candra, I. W., & Rokhim, A. (2025). Harmonization Of Pppk Principal Appointment Regulations: Normative Legal Perspective. International Journal Of Law, Crime And Justice, 2(1), 28-39.
Rokim, R. (2019). Analisis Kebijakan Versi Dunn & Implementasinya Dalam Pendidikan Islam. Pancawahana: Jurnal Studi Islam, 14(2), 60-69.
Saldana., Miles & Huberman. (2014). Qualitative Data Analysis. America: Sage Publications
Salsabila, A. (2025). Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Status Tenaga Honorer Setelah Berlaku Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (Doctoral Dissertation, Hukum Pemerintahan).
Sari, D. A. (2022). Implementasi Kebijakan Pengadaan Pppk Pada Jabatan Fungsional Di Kabupaten Banyuwangi. Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik, 9(1), 51–63.
Satriatama, M. T., Nurmandi, A., & Lawelai, H. (2025). Jurnal Kebijakan Pemerintahan. Jurnal Kebijakan Pemerintahan, 8(2), 1-10.
Sobirin, S. S. (2023). Implementasi Kebijakan (Studi Kasus, Teori Dan Aplikasinya). Chakti Pustaka Indonesia.
Sofiyanti, F., & Pramono, S. (2023). Analisis Implementasi Kebijakan Penanggulangan Stunting Di Kabupaten Situbondo Tahun 2023. Soetomo Magister Ilmu Administrasi, 223-230.
Suaib, H., Rakia, A. S. R., Purnomo, A., & Ohorella, H. M. (2022). Pengantar Kebijakan Publik. Humanities Genius.
Subianto, A. (2020). Kebijakan Publik: Tinjauan Perencanaan, Implementasi Dan Evaluasi.
Sudiro, A., & Putri, O. A. (2023). Manajemen Sumber Daya Manusia. Bumi Aksara.
Suhendra, D. (2017). Rekrutmen Dan Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Pppk) Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Jurnal Muqqodimah, 1.
Sururi, M. P., Hafidh, Z., & Afifah, D. A. (2023). Analisis Kebijakan Sekolah Penggerak: Tinjauan Teoretis Dan Model Implementasi Kebijakan Edwards Iii. Indonesia Emas Group.
Sutmasa, Y. G. (2021). Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik. Jurnal Ilmiah Cakrawarti, 4(1), 25-36.
Syahputra, R. (2023). Hambatan Implementasi Kebijakan Pppk Di Pemerintah Daerah. Jurnal Administrasi Negara, 15(1), 45–58.
Utama, Z. M., Syahbana, A. F., & Yosie, Y. (2025). Penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia Strategis Dalam Meningkatkan Kinerja Instansi Pemerintah: Studi Literatur. Jurnal Pijar, 3(3), 344-360.
Wahab, S. A. (2021). Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Bumi Aksara.
